Buku ini berisi pidato pengukuhan guru besar dalam ilmu hukum yang disampaikan pada upacara penerimaan jabatan akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945. Pidato ini membahas penerapan hukum tata negara dari perspektif tingkah laku politik serta bagaimana faktor politik memengaruhi pelaksanaan hukum di suatu negara.
Buku ini menceritakan perjuangan wanita Indonesia dari zaman pra-kemerdekaan hingga revolusi kemerdekaan. Cerita-ceritanya menggambarkan cinta tanah air, semangat persatuan, dan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan. Para wanita dalam buku ini berjuang melalui berbagai cara, termasuk pendidikan, seni, dan kepemimpinan, untuk memperjuangkan nasib bangsa dan memperbaiki posisi wanita dalam masyar…
Buku ini membahas insiden pelanggaran HAM di Nipah, Sampang, Madura, di mana empat petani tewas ditembak aparat keamanan pada 25 September 1993. Penulis menyoroti bagaimana pembangunan dijadikan dalih untuk kekerasan negara, dan bagaimana negara gagal memberikan pertanggungjawaban hukum, menjadikannya sebagai gugatan moral terhadap stagnasi hukum dan pelanggaran HAM di Indonesia.
Jurnal ini membahas berbagai aspek hukum di Indonesia, termasuk tantangan negara hukum di era globalisasi, konsekuensi perjanjian internasional, pertanggungjawaban administrasi negara, tanggung jawab direksi perusahaan, politik hukum dalam UUD 1945, CSR dalam GCG, kejahatan korporasi, serta arbitrase komersial internasional.
Buku ini membahas demokrasi deliberatif sebagai model demokrasi dan negara hukum pasca-Suharto. Berbasis pemikiran Jurgen Habermas, buku ini menekankan pentingnya ruang komunikasi politik dalam masyarakat yang beragam secara etnis, religius, dan politis. Model ini dianggap relevan untuk reformasi politik dan hukum di Indonesia dalam menghadapi globalisasi.
Buku ini membahas perjalanan hidup dan pemikiran Rahardi Ramelan, termasuk kebijakan populisnya, serta pengalaman sebagai terdakwa dalam kasus Buloggate. Melalui Nota Pembelaan, Rahardi menggambarkan carut-marutnya peradilan Indonesia yang penuh unsur politik, diskriminasi, dan ketidakadilan.