Buku ini merupakan buku referensi lengkap mengenai parlemen Indonesia. Isinya mencakup profil anggota DPR & MPR RI periode 1999-2004, tinjauan teoritis dan sejarah parlemen, struktur dan tata tertib DPR & MPR RI, daftar undang-undang parlemen, dan informasi berguna lainnya tentang lembaga legislatif di Indonesia.
Buku ini adalah kumpulan peraturan internal MPR RI tentang tata tertib yang mengatur pelaksanaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Dokumen ini disusun dalam satu naskah berdasarkan ketetapan MPR RI dan mencakup perubahan yang telah dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi MPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Buku ini membahas hubungan antara negara dan kekerasan berbasis gender di Indonesia, dengan fokus pada kekerasan yang terjadi selama kerusuhan Mei 1998.
Buku ini adalah penghormatan bagi prajurit TNI yang gugur di Timor Timur, dengan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyusunan dan pengeditan karya ini, serta keluarga penulis yang memberikan dukungan.
Buku ini membahas tentang konvergensi antara hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan nasional. Buku ini berisi catatan dan pandangan dari Arsul Sani, seorang anggota parlemen Indonesia, mengenai isu-isu terkait hukum, HAM, dan keamanan nasional. Refleksi beliau sebagai legislator dapat dilihat dari buku ini.
Buku ini berisi pernyataan sikap politik dari 207 anggota MPR RI pada tanggal 7 November 2001. Pernyataan ini berjudul Jangan Sampai MPR Keblinger yang mengandung arti bahwa mereka tidak ingin MPR salah dalam mengambil keputusan atau tindakan. Buku ini berisi aspirasi dan harapan dari para anggota MPR RI terkait dengan peran dan fungsi MPR di era reformasi.
Buku ini mengulas peristiwa penting yang terjadi selama pemerintahan BJ. Habibie, terutama kebijakan kebebasan pers yang mengubah dinamika sosial dan politik di Indonesia. Kebebasan berpendapat yang sebelumnya terbatas, kini berkembang pesat, menimbulkan pro dan kontra yang memicu konflik sosial. Penulis juga memprediksi adanya krisis kebangsaan dan kemungkinan reaksi Thermidorian, yang akan me…
Buku ini mengkritik ketidakadilan dan kecurangan dalam penyelenggaraan referendum Timor Timur oleh UNAMET. Beberapa pihak menuduh adanya politisasi, manipulasi hasil, dan keterlibatan asing dalam proses tersebut. Buku ini mengungkapkan bagaimana kepentingan politik, ekonomi, dan internasional mempengaruhi hasil referendum dan memicu ketegangan yang berujung pada kerusuhan.
Buku ini membahas tentang pasang surut kinerja legislasi, yaitu naik turunnya produktivitas dan efektivitas lembaga legislatif dalam menghasilkan undang-undang sesuia rencana Prolegnas.
Buku ini membahas tentang lembaga Ombudsman di Swedia. Ombudsman adalah pejabat independen yang bertugas mengawasi kinerja lembaga-lembaga pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara. Buku ini menjelaskan sejarah pembentukan lembaga Ombudsman di Swedia, tugas dan wewenang mereka, serta bagaimana mereka beroperasi dalam sistem ketatanegaraan Swedia.