buku ini berisi mengenai ketetapan-ketetapan MPR RI pada tahun 1998.
Buku ini berisi kumpulan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1978. Selain itu, buku ini juga menyertakan ketetapan-ketetapan MPR yang terkait, seperti Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973, V/MPR/1973, dan VII/MPR/1973, serta Undang-Undang Dasar 1945.
Buku ini berisi ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sidang Istimewa tahun 1998. Sidang Istimewa ini diadakan pada masa transisi setelah jatuhnya Orde Baru dan memiliki agenda yang sangat penting pada saat itu. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam sidang ini antara lain adalah pencabutan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentan…
Buku ini memuat ketetapan-ketetapan yang dihasilkan dari Sidang Umum MPR RI tahun 1983, yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 11 Maret 1983. Tidak hanya berisi peraturan, buku ini juga dilengkapi dengan pidato pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia, yang berisi laporan atas pelaksanaan tugas pemerintahan selama masa jabatannya.
Buku ini berisi pernyataan sikap politik dari 207 anggota MPR RI pada tanggal 7 November 2001. Pernyataan ini berjudul Jangan Sampai MPR Keblinger yang mengandung arti bahwa mereka tidak ingin MPR salah dalam mengambil keputusan atau tindakan. Buku ini berisi aspirasi dan harapan dari para anggota MPR RI terkait dengan peran dan fungsi MPR di era reformasi.
Buku ini berisi ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada tahun 1973. Ketetapan-ketetapan ini kemungkinan besar berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru, termasuk di dalamnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi acuan pembangunan nasional pada saat itu.
Buku ini berisi ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada tahun 1978. Ketetapan-ketetapan ini kemungkinan besar berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru, termasuk di dalamnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi acuan pembangunan nasional pada saat itu.
Buku ini merupakan dokumen ketetapan MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berlaku pada tahun 1983. GBHN ini berisi rencana pembangunan nasional dalam berbagai bidang. Buku ini juga dilengkapi dengan informasi tentang susunan kabinet, daftar gubernur, Undang-Undang 1945, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta pembahasan tentang kesahihan Pancasila.
Buku ini memuat TAP MPR RI pada 1983.
Buku ini berisi ketetapan MPR RI mengenai peninjauan terhadap materi dan status hukum dari ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR RI yang berlaku dari tahun 1960 hingga 2002. Peninjauan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia.