Buku ini merupakan panduan resmi organisasi Pemerintah Federal Amerika Serikat, yang menjelaskan struktur dan fungsi lembaga di cabang legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta informasi tambahan tentang badan kuasi-pemerintah dan organisasi internasional terkait.
Buku ini merupakan himpunan peraturan Hukum Tata Negara yang dirancang untuk mendukung pembelajaran mahasiswa serta bermanfaat bagi pejabat pemerintah dan anggota parlemen.
Buku ini membahas struktur pemerintahan Majapahit, termasuk hierarki kepemimpinan dari raja (Perabu), permaisuri, dan putra mahkota, hingga dewan pemerintahan seperti Sapta Perabu (Ratu Tujuh), tiga dewan kemahamenterian, serta jabatan penting seperti Patih Mangkubumi, Kedarmadjaksa, dan hakim Upapati.
Buku ini membahas perkembangan hukum Majapahit, termasuk pengaruh hukum dari berbagai prasasti dan konsep ketatanegaraan Nusantara. Selain itu, dibahas juga perumusan negara, sistem pemerintahan, serta pertumbuhan hukum ketatanegaraan dari era Sriwijaya hingga Majapahit.
Buku ini membahas perkembangan Majapahit dari masa kejayaannya (1309–1389), kemunduran (1389–1478), hingga keruntuhannya (1478–1525), berdasarkan berbagai prasasti. Bagian ini juga menyajikan kesimpulan tentang sejarah dan konsep negara Majapahit.
Buku ini membahas pengantar dan tinjauan sejarah tentang negara Majapahit, termasuk penelitian, makna, serta posisi Majapahit dalam sejarah Indonesia, dengan merujuk pada berbagai prasasti dari periode awal berdirinya (1293–1309).
Buku ini membahas perlunya pembaruan hukum internasional agar lebih relevan dengan dunia modern, terutama dalam penerapan hukum pada individu dan pentingnya kerja sama antarnegara dalam sistem global.
Buku ini membahas pembaruan hukum di Indonesia, termasuk unifikasi hukum, hukum perdata, hukum kontrak, agraria, perkawinan, dan hukum antargolongan, sebagai upaya menggantikan warisan hukum kolonial.
Buku ini membahas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memberikan komentar dan analisis tentang penerapannya dalam tiga tahun pertama setelah PBB berdiri. Ditujukan untuk masyarakat umum, mahasiswa hukum internasional, serta pejabat yang berurusan dengan PBB, buku ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan mengevaluasi keberhasilan serta kegagalan awal PBB dalam menjaga p…
Buku ini membahas upaya atau gagasan untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia setelah mengalami perubahan.