Buku ini memuat Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi periode Januari - Desember 2005. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga negara Mahkamah Konstitusi kepada publik.
Buku ini membahas cetak biru Mahkamah Konstitusi sebagai panduan internal dan informasi bagi masyarakat untuk menilai kinerja dan arah pengembangannya.
Buku ini membahas peraturan terkait tugas pembantuan dalam pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi di tingkat nasional dan daerah, serta aturan terkait perkoperasian di Indonesia, termasuk keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta peraturan pemerintah.
Buku ini membahas Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia yang dilengkapi dengan: - Undang-Undang No. 24/1999 tentang Aliran Devisa dan Sistem Kurs - Undang-Undang No. 10/1998 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 7/1992 tentang Sistem Perbankan
Undang-Undang Bidang Hukum dan Sosial Budaya: 1) Narkotika 2) Psikotropika 3) Kesehatan 4) Rumah Sakit
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Buku ini berisikan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian Tahun 2013 yang dilengkapi dengan: - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1986 Tentang Antar Kerja Antar Negara - Keputusan Menteri Kehakiman Ttg. Penghapusan Ketentuan Izin Berangkat, Status Kewarganegaraan Ri, Pemberian Status Keimigrasian Kepada Imigran Gelap, Bebas Visa Kunjungan Singkat, …
Kelembagaan dan perangkat hukum yang berkaitan dengan ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan khusus bagi anak sangat diperlukan.
Buku ini membahas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang dilengkapi dengan: - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan D…
Buku ini membahas Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang disahkan pada 23 November 2000.