buku ini berisi mengenai ketetapan-ketetapan MPR RI pada tahun 1998.
Buku ini berisi ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Buku ini juga mencakup berbagai informasi tambahan yang relevan, seperti tata cara pelaporan ketenagakerjaan di perusahaan, sistem pelatihan kerja nasional, keputusan bersama tentang hari-hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2007, serta pedoman penyelenggaraan prog…
Buku ini merupakan kompilasi peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan yang berlaku pada tahun 2000-2001. Buku ini juga dilengkapi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ/2000 yang secara spesifik mengatur tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 26 untuk orang pribadi.
Buku ini merupakan himpunan atau kumpulan peraturan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Buku ini juga dilengkapi dengan informasi mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Pajak Pemeriksaan.
Buku ini merupakan kumpulan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak pada tahun 1999.
Buku panduan ini hanya diperuntukan kepada keperluan pengurus PBI di masing-masing tingkat dan merupakan barang inventaris partai yang harus dijaga keberadaannya.
Buku ini berisi kumpulan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1978. Selain itu, buku ini juga menyertakan ketetapan-ketetapan MPR yang terkait, seperti Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973, V/MPR/1973, dan VII/MPR/1973, serta Undang-Undang Dasar 1945.
Buku ini berisi ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sidang Istimewa tahun 1998. Sidang Istimewa ini diadakan pada masa transisi setelah jatuhnya Orde Baru dan memiliki agenda yang sangat penting pada saat itu. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam sidang ini antara lain adalah pencabutan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentan…
Dokumen ini merupakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan RUU SUSDUK. DIM adalah daftar yang berisi masalah-masalah atau isu-isu yang teridentifikasi dalam suatu rancangan undang-undang yang perlu dibahas dan diselesaikan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Dalam konteks ini, DIM RUU SUSDUK berisi masalah-masalah terkait dengan susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang dari MPR.
Dokumen ini merupakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan RUU SUSDUK. DIM adalah daftar yang berisi masalah-masalah atau isu-isu yang teridentifikasi dalam suatu rancangan undang-undang yang perlu dibahas dan diselesaikan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Dalam konteks ini, DIM RUU SUSDUK berisi masalah-masalah terkait dengan susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang dari DPR…