Ditapis dengan
Undang-Undang Hak Cipta Paten dan Merek Serta Peraturan Pelaksanaannya
Buku ini membahas kumpulan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta, Paten, dan Merek beserta peraturan pelaksanaannya dalam satu himpunan. Disusun untuk memudahkan pencarian informasi hukum serta memberikan gambaran tentang perkembangan pesat hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-450-219-0
- Deskripsi Fisik
- 518 hlm; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 WAN u
Lima Undang-Undang Baru di Bidang Politik Serta Peraturan-Peraturan Pelaksana…
Buku ini memuat lima undang-undang di bidang politik beserta peraturan pelaksanaannya, mencakup pengaturan tentang pemilu, MPR/DPR, partai politik dan Golkar, referendum, serta organisasi kemasyarakatan. Disusun sebagai rujukan hukum politik Indonesia pada masa Orde Baru.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 IND l
Tiga UUD Republik Indonesia: UUD RI 1945 Hasil Amandemen, Konstitusi RIS 1950…
Buku ini berisi teks tiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945 hasil amandemen, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Disajikan sebagai dokumen historis dan yuridis, buku ini bertujuan memberikan gambaran tentang perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia dari negara federal ke negara kesatuan serta perubahan-pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-16061-9-6
- Deskripsi Fisik
- 208 hlm; iv; 20,5 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 MON t
Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat
Buku ini membahas hasil konsolidasi naskah Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari naskah asli hingga empat kali perubahan (1999–2002). Konsolidasi dilakukan apa adanya tanpa mengubah sistematika, sehingga disertai catatan kaki untuk menjelaskan kejanggalan dan perubahan pasal-pasal. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami perkembangan dan isi UUD 1945 secara utuh, baik yang asli maupun …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 JIM k
KUHP dan KUHAP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad
Buku ini membahas KUHP dan KUHAP secara menyeluruh, dengan tujuan memberikan pemahaman tersurat dan tersirat kepada masyarakat, mahasiswa, dan praktisi hukum agar penerapannya sesuai dengan maksud pembuat undang-undang.
- Edisi
- Ed.5
- ISBN/ISSN
- 979-421-288-1
- Deskripsi Fisik
- 528 hlm; xiv; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 SOE k
Corruption Eradication Commission of The Republic of Indonesia
Buku ini memuat Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pembentukan dan kerja KPK. Pembahasan tentang KPK tidak hanya menyoroti struktur dan fungsinya, tetapi juga mencakup kerangka hukum yang menjadi fondasi pemberantasan korupsi secara komprehensif, mulai dari aspek pencegahan, penindakan, hingga penguatan integritas penyelenggara negara.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 KOM c
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
Undang-undang ini membahas mengenai peran, hak, kewajiban, dan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan nasional.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 IND u
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertam…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 membahas tentang pembentukan dan pengaturan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk mengelola seluruh kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemasaran minyak dan gas bumi di Indonesia.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 PER u
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Buku ini membahas urgensi pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia yang dianggap sudah kronis dan merusak sendi kehidupan berbangsa. Ditekankan pentingnya peran Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 dan Tap MPR XI/MPR/1998, untuk mencegah KKN di kalangan penyelenggara negara. Buku ini beris…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 SEK h
Jentera (Jurnal Hukum): Peraturan Daerah
Jurnal ini membahas problematika peraturan daerah (perda) yang jumlahnya sangat banyak sejak era desentralisasi. Banyak perda bermasalah, seperti menimbulkan ekonomi biaya tinggi, tumpang tindih dengan aturan di atasnya, atau bahkan bias gender. Artikel-artikel dalam edisi ini menyoroti pentingnya evaluasi perda melalui pendekatan seperti analisis biaya-manfaat agar kebijakan daerah lebih rasio…
- Edisi
- Ed.14
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 050 ARI j
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah