Buku ini berisi kumpulan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1978. Selain itu, buku ini juga menyertakan ketetapan-ketetapan MPR yang terkait, seperti Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973, V/MPR/1973, dan VII/MPR/1973, serta Undang-Undang Dasar 1945.
Buku ini berisi ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada tahun 1988. Salah satu dokumen penting dalam buku ini adalah Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR RI yang disampaikan pada tanggal 1 Maret 1988. Selain itu, terdapat pula pengumuman dan penjelasan mengenai pembentukan Kabinet Pembangunan V. Buku ini mencerminkan …
Buku ini berisi ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sidang Istimewa tahun 1998. Sidang Istimewa ini diadakan pada masa transisi setelah jatuhnya Orde Baru dan memiliki agenda yang sangat penting pada saat itu. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam sidang ini antara lain adalah pencabutan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentan…
Buku ini merupakan materi sosialisasi mengenai putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Buku ini kemungkinan besar digunakan sebagai panduan atau bahan presentasi dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh MPR untuk mengkomunikasikan putusan-putusan mereka kepada masyarakat.
Dokumen ini merupakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan RUU SUSDUK. DIM adalah daftar yang berisi masalah-masalah atau isu-isu yang teridentifikasi dalam suatu rancangan undang-undang yang perlu dibahas dan diselesaikan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Dalam konteks ini, DIM RUU SUSDUK berisi masalah-masalah terkait dengan susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang dari MPR.
Buku ini merupakan bagian dari rangkaian penerbitan yang mendokumentasikan kegiatan dan hasil dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).
Buku ini membahas mengenai tugas dan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mereaktualisasi makna dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Buku ini berisi pendapat dan himbauan dari Forum Studi Wiragama terkait dengan isu-isu aktual pada saat itu, seperti politik, ekonomi, dan sosial
Buku ini disertai komentar dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Buku ini berisi ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang dianggap sebagai tonggak konstitusional bagi Orde Baru. Buku ini diterbitkan pada awal-awal masa Orde Baru, ketika pemerintah sedang berusaha untuk membangun landasan hukum yang kuat bagi rezimnya.
Buku ini merupakan bahan tayangan atau materi sosialisasi (semacam tayangan PPT) mengenai putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Buku ini kemungkinan besar digunakan sebagai panduan atau materi presentasi dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh MPR untuk mengkomunikasikan putusan-putusan mereka kepada masyarakat.