Buku ini berisi ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada tahun 1988. Salah satu dokumen penting dalam buku ini adalah Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR RI yang disampaikan pada tanggal 1 Maret 1988. Selain itu, terdapat pula pengumuman dan penjelasan mengenai pembentukan Kabinet Pembangunan V. Buku ini mencerminkan …
Buku ini berisi ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sidang Istimewa tahun 1998. Sidang Istimewa ini diadakan pada masa transisi setelah jatuhnya Orde Baru dan memiliki agenda yang sangat penting pada saat itu. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam sidang ini antara lain adalah pencabutan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentan…
Buku ini merupakan kompilasi atau kumpulan dari ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), peraturan DPR-GR, dan peraturan-peraturan negara yang dianggap penting bagi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1966.
Buku ini berisi ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada tahun 1973. Ketetapan-ketetapan ini kemungkinan besar berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru, termasuk di dalamnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi acuan pembangunan nasional pada saat itu.
Buku ini berisi ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada tahun 1978. Ketetapan-ketetapan ini kemungkinan besar berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru, termasuk di dalamnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi acuan pembangunan nasional pada saat itu.
Buku ini merupakan dokumen ketetapan MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berlaku pada tahun 1983. GBHN ini berisi rencana pembangunan nasional dalam berbagai bidang. Buku ini juga dilengkapi dengan informasi tentang susunan kabinet, daftar gubernur, Undang-Undang 1945, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta pembahasan tentang kesahihan Pancasila.
Buku ini memuat TAP MPR RI pada 1983.
Buku ini berisi ketetapan MPR RI mengenai peninjauan terhadap materi dan status hukum dari ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR RI yang berlaku dari tahun 1960 hingga 2002. Peninjauan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia.
Buku ini menghimpun Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) dari tahun 1960-2002.
Buku ini berisi ketetapan MPR RI mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berlaku pada tahun 1993. GBHN merupakan rencana pembangunan nasional jangka panjang yang berisi visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Dokumen ini sangat penting dalam sejarah Indonesia karena menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masanya.