buku ini membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
Buku ini merupakan kumpulan undang-undang yang relevan dengan sistem peradilan pidana.
Buku ini membahas tentang Konvensi-konvensi Palang Merah yang disepakati pada tahun 1949. Buku ini merupakan terjemahan konvensi dan anotasinya oleh Mochtar Kusumaatmadja.
buku ini membahas mengenai intensifikasi, pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) yang dipungut oleh bendaharawan daerah dan pemegang kas daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Buku ini merupakan kompilasi hukum internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan permusuhan atau konflik bersenjata. Fokus utamanya adalah pada Konvensi Den Haag, serangkaian perjanjian internasional yang dirancang untuk mengatur perilaku negara-negara yang terlibat dalam perang. Selain itu, buku ini juga mencakup instrumen internasional lain yang relevan dengan topik tersebut.
Buku ini berisi teks Konvensi Jenewa 1949, sebuah perjanjian internasional yang sangat penting. Konvensi ini menetapkan standar hukum humaniter internasional untuk perlakuan selama perang. Secara khusus, konvensi ini melindungi orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran (warga sipil, petugas medis, pekerja bantuan) dan mereka yang tidak lagi dapat bertempur (tawanan perang, orang sakit, …
Buku ini berisi kumpulan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1978. Selain itu, buku ini juga menyertakan ketetapan-ketetapan MPR yang terkait, seperti Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973, V/MPR/1973, dan VII/MPR/1973, serta Undang-Undang Dasar 1945.
Buku ini berisi ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada tahun 1988. Salah satu dokumen penting dalam buku ini adalah Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR RI yang disampaikan pada tanggal 1 Maret 1988. Selain itu, terdapat pula pengumuman dan penjelasan mengenai pembentukan Kabinet Pembangunan V. Buku ini mencerminkan …
Buku ini berisi ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sidang Istimewa tahun 1998. Sidang Istimewa ini diadakan pada masa transisi setelah jatuhnya Orde Baru dan memiliki agenda yang sangat penting pada saat itu. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam sidang ini antara lain adalah pencabutan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentan…
Buku ini merupakan kompilasi atau kumpulan dari ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), peraturan DPR-GR, dan peraturan-peraturan negara yang dianggap penting bagi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1966.