Buku ini membahas hubungan antara hukum dan ekonomi dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia. Buku ini juga menyoroti pentingnya reformasi hukum setelah perubahan besar dalam konstitusi, serta perlunya pendekatan baru dalam memahami hukum dan ilmu hukum.
Buku ini melengkapi kepustakaan hukum tata negara di Indonesia dengan membahas teori konstitusi dan teori hukum tata negara secara mendalam.
Buku ini membahas konstitusi, termasuk definisinya, klasifikasinya, isinya, otoritasnya, serta bagaimana konstitusi dapat berubah melalui amandemen formal, interpretasi yudisial, kebiasaan, dan konvensi. Buku ini juga membahas prospek pemerintahan konstitusional.
Buku ini mengkaji teks resmi UUD 1945, interpretasi hukumnya, serta relevansinya dalam dinamika politik Orde Baru.
Buku ini berisi bahan kuliah Ilmu Perbandingan Pemerintahan dengan pendekatan pengulangan untuk menegaskan pandangan penulis yang berbeda dari pendapat umum.
Buku ini mendokumentasikan hasil Pertemuan Nasional ke-2 Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP), termasuk deklarasi, program aksi, strategi advokasi, serta refleksi dan rencana kerja untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan.
buku ini membahas mengenai konstitusi yang demokratis, teoritis pembuatana konstitusi yang demokratis, otoritarianisme soeharto dan urgensi reformasi konstitusi, membongkar konstitusi sakral, reformasi berlanjut, politisasi tak beringsut, perubahan penting, belum juga terjaring.
Buku ini mengkritisi perubahan UUD 1945 yang dianggap tidak konsisten dan mengajak untuk meninjau kembali implikasinya terhadap demokrasi dan tata negara Indonesia.
Buku ini berisi kumpulan tulisan Abdul Bari Azed tentang hukum dan demokrasi di era pasca-Soeharto, mencerminkan pemikiran kritis terhadap pemerintahan otoriter dan kajian hukum tata negara.
Buku ini membahas asas-asas Hukum Tata Negara, disusun berdasarkan silabus kuliah untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar ketatanegaraan. Juga merupakan penyempurnaan dari diktat kuliah sebelumnya.