Buku ini membahas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dilengkapi dengan: - PP RI No.57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional - PP RI No.58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen - PP RI No.59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat - UU RI No.7 Tahun 1996 tentang Pang…
Buku ini membahas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilengkapi dengan: - UU RI No. 23 Th. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup - PP RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup - PP RI Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadi…
Buku ini membahas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang dilengkapi dengan: - PP RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan & Keselamatan Penerbangan - PP RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan - PP RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara - KEPPRES Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 tentang Larangan Pem…
Buku ini berisikan Undang-Undang Arbitrase Baru Tahun 1999.
Buku ini membahas Tiga Undang-Undang Politik 1999 yang terdiri dari: - UU No. 2 Th. 1999 Partai Politik - UU No. 3 Th. 1999 Pemilihan Umum - UU No. 4 Th. 1999 Susunan dan Kedudukan MPR - DPR - DPRD Serta dilengkapi dengan: PP No. 5 Th. 1999 dan PP No. 12 Th.1999 tentang Perubahan atas PP No. 5 Th. 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik.
UU No. 19 Th. 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 13 Th. 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
Buku ini berisi beberapa undang-undang, peraturan, dan pedoman terkait hukum di Indonesia. Ini mencakup Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Konstitusi, berbagai pedoman beracara dari Mahkamah Konstitusi, serta undang-undang terkait Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan prosedur mediasi.
Undang-undang bidang politik yang terdiri dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD disetujui oleh Sidang Paripurna DPR-RI menjadi Undang-undang pada tanggal 18 Januari 1999 dan disahkan Presiden pada tanggal 1 Februari 1999.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kepolisian Negara Republik Indonesia: - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Ten…