Betapa pentingnja hukum tanah ini bagi Indonesia tak usah kiranja diuraikan dengan pandjang-lebar, karena bangsa Indonesia pada bagian jang terbesar sekali adalah petani, sehingga dalam penghidupannja sangat banjak bersangkut-paut dengan urusan tanah.
Buku ini merupakan salah satu upaya untuk menyediakan informasi yang cukup bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai prosedur yang terkait dalam pelayanan publik di bidang pertanahan dan bangunan.
Buku ini mengulas perubahan politik pertanahan dari masa kolonial hingga era Reformasi, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik lahan perkebunan. Dibahas pula mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi, termasuk peran mediasi DPRD dalam mencari solusi.
While acknowledging the positive aspects of plantation activities including the economic development it brings, the empirical works revealed that there are many negative aspects arising from its activities, especially in South Sumatra. This book explains four land cases in the district of Musi Rawas which arose as a result of oil palm plantation activities.
Buku ini memberi petunjuk-petunjuk praktis tentang meperoleh tanah secara aman dan mengamankan tanah yang sudah diperoleh.
Selain memiliki sertifikat, pemegang hak atas tanah perlu mengetahui seluk beluk pendaftaran tanah, serta hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah. Sengketa atau konflik atas tanah yang terjadi akhir-akhir ini mendorong perlunya suatu panduan atau pengetahuan dasar seputar pendaftaran tanah.
Buku ini merupakan revisi dari buku pertama dengan tambahan berupa pembahasan mengnai hubungan fungsional antara Hukum Tanah Nasional dan Hukum Adat serta konsepsi yang mendasarinya.
Di Indonesia telah maklum dan mengalami sendiri, bahwa sebelum diundangkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 itu, diberlakukan Hukum Agraria warisan pemerintah kolonial Belanda yang bersifat dualistis, yaitu Hukum Adat dan Hukum Barat. Sejak keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 bangsa Indonesia telah mempunyai sendiri hukum agraria yang sudah diunifikasikan dan bersifat na…
Dokumen yang tersaji di hadapan pembaca adalah Dokumen yang berisi Usulan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), disertai dengan beberapa dokumen lainnya.