Undang-Undang RI Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR): - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dilengkapi: - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 - Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - PERPU RI Nomor 4 Tahun 2009 te…
Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tambahan: - Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (1999) - Undang-Undang Mahkamah Agung - Undang-Undang Peradilan Umum - Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Pelaksanaan UU No.5 Tahun 1986 - UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (1999)
Kitab Undang-Undang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) dengan edisi cetakan tahun 2009 dan menambahkan beberapa peraturan yang sangat penting, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/ VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Penga- dilan. 3. Keputusan Mahka…
Buku ini merupakan kumpulan peraturan yang mengatur proses hukum di pengadilan, seperti tata cara mengajukan gugatan, pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan.
Buku ini merupakan kumpulan peraturan yang mengatur proses hukum di pengadilan, seperti tata cara mengajukan gugatan, pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan.
Buku ini membahas regulasi, kebijakan, dan tata kelola operasional bank berbasis syariah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, yang mencakup kebijakan dan pedoman untuk pengelolaan industri perbankan nasional agar mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas, efisiensi, dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank.
Undang-Undang (UU), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Surat Keputusan Direksi BI (SK-DIR) Tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998