Buku ini memuat pembelaan yang menghasilkan pembebasan bagi Bung Hatta dan kawan-kawan.
Buku ini mendokumentasikan model penanganan konflik oleh MUI yang dianggap fenomenal. Buku ini diharapkan menjadi referensi otentik untuk pendekatan bayani wa-tahqiq dalam menangani kasus serupa, sekaligus kontribusi terhadap kajian bersejarah bangsa.
Buku ini membahas upaya untuk mendorong peradilan yang cepat, murah, efisien, dan berkualitas melalui pembatasan perkara.
Buku ini membahas pengalaman dan pembelajaran LeIP selama sepuluh tahun dalam bidang pembaruan peradilan. Melalui masukan dari berbagai pihak dan dukungan dari National Legal Reform Program (NLRP), buku ini menyajikan refleksi tentang langkah-langkah reformasi peradilan dan memberikan penghargaan kepada para pendukungnya.
Buku ini merupakan terjemahan bahasa Inggris dari ringkasan pembelaan Lt. Gen. (Purn.) H.R. Dharsono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1986. Dharsono menekankan perjuangannya untuk demokratisasi, menentang pemerintahan otoriter, serta menentang sistem ekonomi yang korup dan menindas. Dia juga mendesak ABRI untuk bekerja sama dengan kekuatan sosial lainnya demi pelaksanaan UUD 1945 y…
Buku ini berisi catatan tentang pelanggaran yang terjadi dalam ruang interogasi, di mana segala cara dihalalkan untuk mendapatkan keterangan yang diinginkan selama proses penyidikan.
Buku ini membahas Gugatan Recalling yang dipersoalkan oleh Bintang melalui PTUN, menantang tindakan sewenang-wenang oleh Partai Persatuan Pembangunan dan disetujui oleh Presiden RI.
Buku ini mencerminkan kompleksitas masalah hukum di Indonesia, seperti tuduhan tanpa bukti kuat dan pelanggaran hak kepidanaan. Sehingga, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menerbitkan kronologi ini untuk memberikan informasi yang akurat tentang kasus Sri Bintang Pamungkas.
Buku ini berisikan pembelaan kasus Tommy Soeharto di pengadilan.
Buku ini memberikan gambaran komprehensif tentang struktur, fungsi, dan prosedur Mahkamah Konstitusi Federal sebagai lembaga tertinggi yang bertugas menegakkan konstitusi di Jerman.