Buku ini merupakan catatan singkat mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Isinya kemungkinan menjelaskan peran, fungsi, dan struktur MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 1988, buku ini ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai lembaga tertinggi negara pada masa itu kepada pembaca, termasuk audiens inter…
Buku ini memuat ketetapan-ketetapan yang dihasilkan dari Sidang Umum MPR RI tahun 1983, yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 11 Maret 1983. Tidak hanya berisi peraturan, buku ini juga dilengkapi dengan pidato pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia, yang berisi laporan atas pelaksanaan tugas pemerintahan selama masa jabatannya.
Buku ini berisi peraturan tata tertib yang mengatur mekanisme kerja, hak dan kewajiban anggota, serta prosedur pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Buku ini merupakan buku referensi lengkap mengenai parlemen Indonesia. Isinya mencakup profil anggota DPR & MPR RI periode 1999-2004, tinjauan teoritis dan sejarah parlemen, struktur dan tata tertib DPR & MPR RI, daftar undang-undang parlemen, dan informasi berguna lainnya tentang lembaga legislatif di Indonesia.
Buku ini adalah kumpulan peraturan internal MPR RI tentang tata tertib yang mengatur pelaksanaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Dokumen ini disusun dalam satu naskah berdasarkan ketetapan MPR RI dan mencakup perubahan yang telah dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi MPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Buku ini membahas tentang konvergensi antara hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan nasional. Buku ini berisi catatan dan pandangan dari Arsul Sani, seorang anggota parlemen Indonesia, mengenai isu-isu terkait hukum, HAM, dan keamanan nasional. Refleksi beliau sebagai legislator dapat dilihat dari buku ini.
Buku ini berisi pernyataan sikap politik dari 207 anggota MPR RI pada tanggal 7 November 2001. Pernyataan ini berjudul Jangan Sampai MPR Keblinger yang mengandung arti bahwa mereka tidak ingin MPR salah dalam mengambil keputusan atau tindakan. Buku ini berisi aspirasi dan harapan dari para anggota MPR RI terkait dengan peran dan fungsi MPR di era reformasi.
Buku ini membahas tentang pasang surut kinerja legislasi, yaitu naik turunnya produktivitas dan efektivitas lembaga legislatif dalam menghasilkan undang-undang sesuia rencana Prolegnas.
Buku ini membahas tentang lembaga Ombudsman di Swedia. Ombudsman adalah pejabat independen yang bertugas mengawasi kinerja lembaga-lembaga pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara. Buku ini menjelaskan sejarah pembentukan lembaga Ombudsman di Swedia, tugas dan wewenang mereka, serta bagaimana mereka beroperasi dalam sistem ketatanegaraan Swedia.