Buku ini merupakan buku ajar hukum tata negara di sekolah hukum pada zaman tersebut. Mencakup sejarah konstitusi, lembaga-lembaga negara, hak asasi manusia, dan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia pada periode tersebut.
Buku ini merupakan studi sejarah yang mendalam mengenai negara dan upaya pembangunan negara di Jawa pada masa lampau, khususnya pada periode Mataram II dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Buku ini membahas tentang sistem pemerintahan, struktur kekuasaan, interaksi antara penguasa dan rakyat, serta berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi perkembangan negara di Jawa pada masa …
Buku ini mengeksplorasi interaksi kompleks antar tingkatan pemerintahan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Menganalisis jalinan hukum dan kebijakan yang membentuk hidup kita, buku ini mengkaji peran pemerintah dalam sistem sosial dan ekonomi. Buku ini membahas tantangan khas Amerika Serikat yang timbul dari perbedaan kepentingan antara pemerintah federal, negara bagian, dan lokal. Ikhtisar ko…
Buku ini merupakan buku teks klasik tentang hukum konstitusi/tata negara yang ditulis oleh Paul G. Kauper. Buku ini berisi kumpulan kasus-kasus penting dalam hukum tata negara Amerika Serikat, beserta materi-materi pendukung lainnya.
This book talks about the limitation of President's power in Indonesia. The president's power is promulgated under the 1945 Constitution. The author tries to describe the power given to president by various source of law, from the constitution, MPR decisions, and law.
Buku ini membahas mengenai kekuasaan eksekutif di Indonesia dan Amerika Serikat. Aspek yang dibandingkan antara lain adalah dari pokok sistem pemerintahan terlebih dahulu, kemudian kualifikasi kepala negara, kedudukan presiden dan wakilnya, hubungan dengan lembaga lain, hingga pertanggungjawaban presiden.
Buku ini memberikan pemahaman utuh mengenai pengertian perbuatan - perbuatan melanggar hukum oleh Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Apa akibat hukum yang timbul dari tuduhan tersebut, dan bagaimana proses pembuktian terhadap tujuan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh presiden.
In recent years renewed attention has been directed to the importance of the role of institutional design in democratic politics. Particular interest has concerned constitutional design and the relative merits of parliamentary versus presidential systems. A virtual consensus has formed around the argument that parliamentary systems are preferable overall to presidential systems, due largely to …
Buku ini menjabarkan mengenai kewenangan presiden yang diberikan oleh konstitusi. Namun, kewenangan yang ada dalam konstitusi masih sangat luas dan memerlukan perincian. Buku ini memberikan penjabaran mengenai kewenangan presiden yang diatur dalam berbagai sumber hukum, termasuk TAP MPR hingga undang-undnag.