Buku ini merupakan kumpulan undang-undang yang relevan dengan sistem peradilan pidana.
Kitab Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Pelayaran Indonesia 1978 Jilid IV berisi 11 keputusan tentang berbagai musibah kapal, seperti tenggelam, tubrukan, terbakar, kandas, dan terdampar, serta membahas status hukum nakhoda dan awak kapal yang terlibat. Kitab ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pengetahuan pelayaran dan hukum terkait.
Buku ini membahas tentang Konvensi-konvensi Palang Merah yang disepakati pada tahun 1949. Buku ini merupakan terjemahan konvensi dan anotasinya oleh Mochtar Kusumaatmadja.
Kitab Himpunan Keputusan Mahkamah Pelayaran Indonesia tahun 1979 berisi putusan kasus pelayaran, melanjutkan jilid I-IV (1972-1978), diterbitkan oleh Binacipta. Isinya mencakup 10 keputusan Mahkamah Pelayaran dan 1 keputusan pidana. Kitab ini ditujukan bagi mahasiswa, pencari keadilan, dan pihak terkait di bidang pelayaran dan hukum.
buku ini membahas mengenai intensifikasi, pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) yang dipungut oleh bendaharawan daerah dan pemegang kas daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Buku ini merupakan kompilasi hukum internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan permusuhan atau konflik bersenjata. Fokus utamanya adalah pada Konvensi Den Haag, serangkaian perjanjian internasional yang dirancang untuk mengatur perilaku negara-negara yang terlibat dalam perang. Selain itu, buku ini juga mencakup instrumen internasional lain yang relevan dengan topik tersebut.
Buku ini berisi teks Konvensi Jenewa 1949, sebuah perjanjian internasional yang sangat penting. Konvensi ini menetapkan standar hukum humaniter internasional untuk perlakuan selama perang. Secara khusus, konvensi ini melindungi orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran (warga sipil, petugas medis, pekerja bantuan) dan mereka yang tidak lagi dapat bertempur (tawanan perang, orang sakit, …
Buku ini membahas aspek teoritik, teknikal, dan hasil Pemilu Legislatif 2004, serta evaluasi terhadap sistem pemilu dan kinerja penyelenggara pemilu untuk perbaikan Undang-Undang Pemilu di masa depan.
Buku ini membahas sistem pemilu di Prancis di bawah Republik Kelima, termasuk struktur pemilihan, sistem dua putaran, peran perwakilan proporsional, dan persyaratan bagi pemilih.
Buku ini membahas sistem pemilu di Jerman, termasuk hak pilih, pencalonan, perhitungan suara, dan hukum pemilu federal yang berlaku, serta dampaknya terhadap politik dan masyarakat.