Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dilengkapi dengan: - UU Mahkamah Agung No 5, Th 2004 - UU Kekuasaan Kehakiman No 4 Th 2004 - UU Kejaksaan No 16 Th 2004 - UU Kepolisian N0 2 Th 2002
Buku ini berisi kumpulan peraturan hukum terkait perusahaan di Indonesia.
Perseroan Terbatas: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dilengkapi dengan Pendapat Akhir Rancangan Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas Dari 4 (Empat) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Undang-Undang RI Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR): - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dilengkapi: - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 - Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - PERPU RI Nomor 4 Tahun 2009 te…
Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tambahan: - Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (1999) - Undang-Undang Mahkamah Agung - Undang-Undang Peradilan Umum - Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Pelaksanaan UU No.5 Tahun 1986 - UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (1999)
Kitab Undang-Undang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) dengan edisi cetakan tahun 2009 dan menambahkan beberapa peraturan yang sangat penting, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/ VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Penga- dilan. 3. Keputusan Mahka…
Undang-Undang (UU), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Surat Keputusan Direksi BI (SK-DIR) Tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998