Jurnal ini membahas aturan main politik di Indonesia, khususnya soal partai politik, pemilu, dan organisasi kemasyarakatan. Fokusnya pada krisis representasi akibat dominasi oligarki di partai, serta kekhawatiran atas upaya negara mengontrol ormas. Juga dibahas soal partai politik lokal dan implikasinya terhadap integrasi nasional.
Jurnal ini membahas pemikiran Daniel S. Lev sebagai penghormatan setahun setelah wafatnya. Melalui simposium dan lima tulisan dari berbagai penulis, edisi ini menginterpretasikan kembali gagasan-gagasan Lev dalam konteks hukum dan politik Indonesia saat ini.
Jurnal ini membahas pendidikan hukum sebagai akar persoalan dalam reformasi hukum di Indonesia. Fokusnya pada evaluasi sistem, paradigma, dan kurikulum pendidikan hukum yang dinilai belum mampu menghasilkan ahli hukum yang tanggap terhadap kompleksitas persoalan hukum modern.
Jurnal ini membahas negara dan kekuasaan, khususnya refleksi praktik kekuasaan negara di Indonesia serta bagaimana kekuasaan memengaruhi tata hukum. Juga diulas perkembangan filsafat negara dari era tradisional hingga modern, konsep pemisahan kekuasaan, serta kemunculan lembaga-lembaga negara independen sebagai bagian dari dinamika transisi demokrasi.
Jurnal ini membahas privatisasi dari sudut pandang dampaknya terhadap masyarakat Indonesia, khususnya kelompok rentan. Selain mengulas kontroversi seperti kasus Indosat, JENTERA menelusuri akar ide privatisasi dan pro-kontranya. Ada pandangan kritis yang mengaitkannya dengan neo-liberalisme dan kolonialisme, serta tanggapan dari pihak IMF yang menekankan pentingnya proses privatisasi yang trans…
Buku ini menyoroti bahwa meski reformasi telah berlangsung, birokrasi masih menjadi alat kekuasaan dan belum benar-benar berpihak pada rakyat. Upaya perubahan ada, tapi belum membawa perubahan signifikan.
Jurnal ini membahas problematika peraturan daerah (perda) yang jumlahnya sangat banyak sejak era desentralisasi. Banyak perda bermasalah, seperti menimbulkan ekonomi biaya tinggi, tumpang tindih dengan aturan di atasnya, atau bahkan bias gender. Artikel-artikel dalam edisi ini menyoroti pentingnya evaluasi perda melalui pendekatan seperti analisis biaya-manfaat agar kebijakan daerah lebih rasio…
Jurnal ini menyoroti bagaimana UU Tipikor mengakui ajaran melawan hukum materiil positif, namun dalam praktiknya pembuktiannya tetap sulit karena lemahnya pemahaman dan profesionalisme aparat penegak hukum. Contohnya tampak dalam kasus korupsi DPRD terkait APBD dan polemik judicial review terhadap PP No. 110 Tahun 2000.
Jurnal ini membahas problematika pelanggaran Pemilu di Indonesia, khususnya terkait proses penanganan hukum atas pelanggaran yang terjadi selama Pemilu 2004. Disoroti bahwa banyaknya pelanggaran belum diimbangi dengan sistem peradilan khusus seperti pengadilan pemilu. Sengketa masih ditangani oleh berbagai lembaga, namun putusan pengadilan kerap tidak didasari pertimbangan hukum yang memadai, b…
Jurnal ini membahas perspektif hukum terhadap kasus-kasus pers di Indonesia, terutama tafsir hakim atas perkara pencemaran nama baik yang melibatkan media. Ditekankan pro dan kontra publik terhadap putusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan pers, serta perdebatan apakah UU Pers No. 40/1999 cukup sebagai dasar hukum (lex specialis) dibanding KUHP. Dikaji pula contoh kasus seperti Tempo v…