Jurnal ini membahas privatisasi dari sudut pandang dampaknya terhadap masyarakat Indonesia, khususnya kelompok rentan. Selain mengulas kontroversi seperti kasus Indosat, JENTERA menelusuri akar ide privatisasi dan pro-kontranya. Ada pandangan kritis yang mengaitkannya dengan neo-liberalisme dan kolonialisme, serta tanggapan dari pihak IMF yang menekankan pentingnya proses privatisasi yang trans…
Buku ini menyoroti bahwa meski reformasi telah berlangsung, birokrasi masih menjadi alat kekuasaan dan belum benar-benar berpihak pada rakyat. Upaya perubahan ada, tapi belum membawa perubahan signifikan.
Jurnal ini membahas problematika peraturan daerah (perda) yang jumlahnya sangat banyak sejak era desentralisasi. Banyak perda bermasalah, seperti menimbulkan ekonomi biaya tinggi, tumpang tindih dengan aturan di atasnya, atau bahkan bias gender. Artikel-artikel dalam edisi ini menyoroti pentingnya evaluasi perda melalui pendekatan seperti analisis biaya-manfaat agar kebijakan daerah lebih rasio…
Jurnal ini menyoroti bagaimana UU Tipikor mengakui ajaran melawan hukum materiil positif, namun dalam praktiknya pembuktiannya tetap sulit karena lemahnya pemahaman dan profesionalisme aparat penegak hukum. Contohnya tampak dalam kasus korupsi DPRD terkait APBD dan polemik judicial review terhadap PP No. 110 Tahun 2000.
Jurnal ini membahas problematika pelanggaran Pemilu di Indonesia, khususnya terkait proses penanganan hukum atas pelanggaran yang terjadi selama Pemilu 2004. Disoroti bahwa banyaknya pelanggaran belum diimbangi dengan sistem peradilan khusus seperti pengadilan pemilu. Sengketa masih ditangani oleh berbagai lembaga, namun putusan pengadilan kerap tidak didasari pertimbangan hukum yang memadai, b…
Jurnal ini membahas praktik gugatan masyarakat (public interest litigation) terhadap negara dalam beberapa kasus di Indonesia, dengan fokus pada hak gugat warga negara dan organisasi sipil meski bukan pihak yang dirugikan langsung. Empat kasus dibahas: Tragedi Nunukan, AJI vs. Pemda DKI, praperadilan SP3 PBB Samarinda oleh IKBLA, dan SP3 kasus Texmaco oleh ICW. Pengadilan menunjukkan respons be…
Buku ini membahas eksistensi dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum di Indonesia. Isinya mengkaji tantangan dan upaya pelemahan terhadap KPK, serta menyoroti wewenang KPK berdasarkan Undang-Undang, termasuk kewenangan penyadapan dan pengambilan alih perkara. Artikel dalam buku ini juga menegaskan bahwa KPK adalah ikon reformasi dan strategi pemberantasan korupsi dila…
Buku ini membahas bagaimana prinsip equality before the law (kesetaraan di hadapan hukum) merupakan bagian fundamental dari kontrak sosial dalam demokrasi. Earl Johnson, Jr. mengkaji kegagalan Amerika Serikat dalam menjamin kesetaraan hukum bagi seluruh warganya, terutama dalam perkara perdata. Ia membandingkan pengalaman negara lain dalam menyediakan akses bantuan hukum sipil, termasuk sistem …
Buku ini membahas berbagai isu penting terkait penegakan hukum di pasar modal, termasuk perlindungan investor, regulasi tender offer, obligasi syariah, dan sekuritisasi. Artikel-artikelnya menyoroti pentingnya penegakan hukum yang efektif, baik melalui mekanisme pidana maupun perdata, serta analisis terhadap peraturan BAPEPAM. Edisi ini juga memuat wawancara eksklusif dengan pejabat dari Bursa …
Jurnal ini membahas dinamika profesi konsultan hukum pasar modal, tonggak sejarah penting seperti dimulainya praktik legal audit sejak akhir 1980-an, serta mencerminkan tekad HKHPM untuk menghadirkan jurnal berkala yang berkelanjutan dan bermutu dalam bidang hukum pasar modal.