Buku ini membahas Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Lima Undang-Undang Perpajakan Nomor: 16, 17, 18, 19, 20 Tahun 2000 yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Tentang: - Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Wasiat - Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberia Hak Pengelolaan - Tata Cara Penentuan …
Buku ini berisi ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Buku ini juga mencakup berbagai informasi tambahan yang relevan, seperti tata cara pelaporan ketenagakerjaan di perusahaan, sistem pelatihan kerja nasional, keputusan bersama tentang hari-hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2007, serta pedoman penyelenggaraan prog…
Buku ini merupakan kompilasi peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan yang berlaku pada tahun 2000-2001. Buku ini juga dilengkapi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ/2000 yang secara spesifik mengatur tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 26 untuk orang pribadi.
Buku ini merupakan himpunan atau kumpulan peraturan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Buku ini juga dilengkapi dengan informasi mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Pajak Pemeriksaan.
Buku ini merupakan kumpulan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak pada tahun 1999.
Kitab Himpunan Yurisprudensi Indonesia tentang Daluwarsa dan Pelepasan Hak membahas kasus-kasus tentang daluwarsa dan pelepasan hak di Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata, dan Hukum Adat, ditujukan sebagai bahan belajar mahasiswa hukum serta praktisi.
Buku ini membahas Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dilengkapi dengan lampiran Keputusan HKHPM No. KEP. 01/HKHPM/2005.
buku ini membahas mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, Keputusan presiden republik indonesia, keputusan menteri keuangan republik indonesia, keputusan direktur jenderal pajak, surat/surat edaran direktur jenderal pajak.
Dokumen ini adalah Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 70/SK/2004 yang mengubah Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004. Keputusan ini mengatur pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).
Buku ini merupakan kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mencakup Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan.