Buku ini adalah kumpulan studi terbaru dari sarjana Jepang dan Indonesia tentang berbagai aspek sejarah, ekonomi, dan budaya Indonesia, termasuk nasionalisme awal, hubungan Jepang-Indonesia, dan kehidupan desa.
Buku ini membahas rekonseptualisasi bidang-bidang hukum yang masih dipengaruhi hukum adat dan agama, serta hubungannya dengan hukum tertulis, dengan mengacu pada putusan pengadilan dan praktik di masyarakat, demi menghasilkan pemahaman hukum yang lebih akurat dan konsisten.
Buku ini membahas mengenai perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014, yang merupakan pedoman tata cara beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk anggota.
Buku ini membahas relasi antara Islam dan negara, khususnya dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, berdasarkan pengalaman dan catatan tugas Arsul Sani sebagai Wakil Ketua MPR-RI. Buku ini menjadi refleksi peran MPR dalam mendialogkan isu politik kebangsaan serta memperkuat nilai-nilai Pancasila, NKRI, dan UUD 1945 dari sudut pandang Islam yang moderat dan inklusif.
Buku ini membahas Undang-Undang Peradilan Umum beserta perubahannya, sebagai dasar hukum pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Buku ini juga dilengkapi dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Peradilan Agama, bertujuan untuk membantu sosialisasi hukum kepada praktisi, akademisi, dan masyarakat pemerhati hukum.
Buku ini merupakan kumpulan tulisan opini yang menyoroti pentingnya penataan ulang sistem pelayaran di Indonesia sebagai negara kepulauan, dan menjadi inspirasi lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Buku ini membahas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/1/PBI/2010 tentang Pinjaman Luar Negeri untuk Perusahaan Bukan Bank, yang mengatur mekanisme dan prosedur pinjaman luar negeri bagi perusahaan non-bank di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pinjaman luar negeri yang diterima oleh perusahaan non-bank dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perek…
Buku ini membahas UU Advokat secara lengkap disertai catatan pasal-pasal yang pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, serta menyajikan produk hukum dari PERADI, peraturan pelaksana dari MA dan Kemenkumham, Kode Etik Advokat, dan dokumen pendirian PERADI. Nilai tambah buku ini adalah catatan ringkas terkait judicial review yang belum banyak ditemukan di buku sejenis.
Buku ini membahas hak dan kewajiban yang timbul dalam persekutuan khusus serta persekutuan komanditer (CV). Bab III dan IV secara khusus menguraikan mengenai firma sebagai bentuk persekutuan serta ketentuan tentang berakhirnya suatu persekutuan. Selain itu, buku ini juga mengulas tanggung jawab hukum yang melekat pada pengurus dalam menjalankan tugasnya.
Buku ini membahas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.