Buku ini mengkritisi perubahan UUD 1945 yang dianggap tidak konsisten dan mengajak untuk meninjau kembali implikasinya terhadap demokrasi dan tata negara Indonesia.
Buku ini berisi kumpulan tulisan Abdul Bari Azed tentang hukum dan demokrasi di era pasca-Soeharto, mencerminkan pemikiran kritis terhadap pemerintahan otoriter dan kajian hukum tata negara.
Buku ini membahas asas-asas Hukum Tata Negara, disusun berdasarkan silabus kuliah untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar ketatanegaraan. Juga merupakan penyempurnaan dari diktat kuliah sebelumnya.
Buku ini membahas upaya negara dan organisasi regional Afrika dalam menangani konflik serta membangun konstitusionalisme baru. Topik utama meliputi legitimasi demokratis, perlindungan minoritas, dan pentingnya tata kelola inklusif untuk mencegah konflik.
UUD 45, yang diberlakukan kembali sejak 5 Juli 1959, lewat Dekrit Presiden (Soekarno), awalnya diyakini sebagai UUD yaang telah sempurna, karenanya diyakini dapat menciptakan stabilitas pemerintahan. Namun dalam sejarah perjalanan berbangsa dan bernegara selama lebih dari empat dekade sejak UUD 45 diberlakukan kembali stabilitas yang didambakan tidak kunjung datang.
Buku ini merupakan kajian mendalam terhadap penyusunan dan materi RUU Keamanan Nasional dalam konteks hukum dan dinamika strategis.
Buku ini membahas hukum konstitusi dengan fokus pada aspek yudisial, perlindungan hak, dan keterampilan advokasi, serta mencakup perubahan dan perkembangan terbaru dalam keputusan Mahkamah Agung.
Buku ini membahas teori dan praktik pemerintahan modern, dengan fokus pada demokrasi, kekuasaan politik, dan perubahan sistem pemerintahan di berbagai negara.
Buku ini membahas perkembangan politik Indonesia pasca-kemerdekaan dari 1949 hingga transisi ke Demokrasi Terpimpin pada 1957. Herbert Feith menganalisis kegagalan demokrasi konstitusional di Indonesia serta faktor sejarah, sosial, dan ekonomi yang memengaruhinya.
Buku ini membahas Konstitusi Inggris yang tidak tertulis, fleksibel, serta tantangan dan kontroversinya. Ivor Jennings menjelaskan institusi politik Inggris, cara kerja pemerintahan, serta perkembangannya.