Kepolisian Negara Republik Indonesia: - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Ten…
Buku ini membahas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dilengkapi dengan: - Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung - Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi - Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman -…
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: UU RI Nomor 24 Tahun 2003 dan Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Peraturan MK No. 15 Tahun 2008), Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (Peraturan MK No. 08/PMK/2006), Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU (Peraturan MK No. 06/PMK/2005) yang dilengkapi dengan: - ÚU RI No. 22 Tahun …
Buku ini menjadi sumber informasi dan sarana dalam sosialisasi hukum dalam upaya membentuk prajurit yang sadar dan taat terhadap hukum serta disiplin keprajuritan.
Buku ini menjelaskan tentang undang-undang dasar Malaysia yang menetapkan sistem monarki konstitusional dengan pembagian kekuasaan antara legislatif (Parlemen), eksekutif (dipimpin Perdana Menteri), dan yudikatif (dipimpin Mahkamah Agung).
Buku ini mencakup hukum pidana yang berlaku di Malaysia, mengatur berbagai tindak pidana serta hukuman yang dikenakan atasnya.
Buku ini berisi penjelasan tentang Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, yang merupakan undang-undang untuk menjaga keamanan dalam negeri melalui ketentuan tahanan pencegahan, pencegahan subversi, serta penghapusan tindakan terorisme terhadap orang maupun properti.
Buku ini berisi penjelasan tentang Internal Security Act (ISA) Malaysia, yang merupakan undang-undang untuk menjaga keamanan dalam negeri melalui ketentuan tahanan pencegahan, pencegahan subversi, serta penghapusan tindakan terorisme terhadap orang maupun properti.
Buku ini merupakan peraturan untuk melindungi kekayaan industri seperti paten, merek dagang, dan desain industri.