Buku ini merupakan catatan mengenai kabinet presiden dari Kabinet I yang dilantik pada 2 September 1945 hingga Kabinet XVII yang dilantik pada 9 April 1957. Lengkap dengan jabatan menteri dan nama menteri yang bersangkutan.
Buku ini menjabarkan mengenai sejarah dan tujuan pembentukan Dewan Nasional sebagai salah satu lembaga negara yang eksis pada masa demokrasi parlementer. Buku ini dilengkapi susunan anggota Dewan Nasional disertai esai mengenai cita-cita dan tujuan yang diharapkan dari eksistensi Dewan Nasional.
Buku ini membahas tentang pemisahan kekuasaan antara presiden sebagai eksekutif dan MPR yang pada saat itu merupakan lembaga tinggi negara.
Buku ini membahas sejarah pembentukan dan pelaksanaan tugas oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai salah satu lembaga negara pada masanya. Buku ini dilengkapi pula dengan dokumentasi kegiatan konsultasi presiden kepada DPA hingga opini ahli tentang keberadaan lembaga DPA.
Pembukuan dari pidato pengukuhan Harun Alrasyid sebagai Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Topiknya berkisar pada pemilihan umum presiden 5 tahun sekali sebagai peristiwa penting dalam tata negara Indonesia.
Buku ini membahas tentang krisis di Indonesia, termasuk faktor penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Buku ini juga membahas tentang pemikiran para presiden Indonesia dalam menghadapi krisis. Krisis multidimensi yang membelit Indonesia telah berlangsung cukup lama namun tanda-tanda penyelesaiannya tidak kunjung tampak. Kondisi ini niscaya membua…
Buku ini merupakan deskripsi singkat mengenai peran kekuasaan eksekutif dalam struktur ketatanegaraan. Kekuasaan eksekutif dilihat dari perkembangan menurut Undang-Undang Dasar 1945 hingga masa Demokrasi Terpimipin. Cetakan ini merupakan cetakan pertama.
Buku ini merupakan deskripsi singkat mengenai peran kekuasaan eksekutif dalam struktur ketatanegaraan. Kekuasaan eksekutif dilihat dari perkembangan menurut Undang-Undang Dasar 1945 hingga masa Demokrasi Terpimipin.
Konspirasi pnedongkelan Megawati, tampaknya merupakan bentuk campur tangan oknum-oknum pemerintah yang paling telanjang selama ini. kodim-kodim bergerak mempengaruhi DPC PDI agar ikut kongres. panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung, terang-terangan mendukung Kongres ala Soerjadi.
sistem pemerintahan yang adil dan demokratis, akan menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, lebih berpeluang membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. dalam sistem pemerintahan yang adil, hadir keseimbangan antara kewenangan dan pembatasan.