Buku ini membahas perkembangan politik di negara-negara baru, menawarkan berbagai konsep dan ide untuk memahami serta membangun teori tentang pembangunan politik. Fokusnya adalah pada tantangan kebijakan publik dan peluang penelitian dalam bidang ini.
Buku ini membahas syarat good governance di Indonesia, termasuk partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penulis menyoroti tantangan reformasi dan pentingnya pemahaman politik bagi pejabat publik, termasuk jebakan bagi idealis yang masih minim pengalaman.
Buku ini membahas korupsi, politik uang, dan kekerasan dalam politik Indonesia serta pentingnya etika politik dalam mengkritisi dan melegitimasi kekuasaan. Buku ini juga mengulas berbagai perspektif kekuasaan, termasuk agama, fanatisme, radikalisme, konflik, ekonomi, dan ideologi.
This book talks about the limitation of President's power in Indonesia. The president's power is promulgated under the 1945 Constitution. The author tries to describe the power given to president by various source of law, from the constitution, MPR decisions, and law.
Buku ini membahas mengenai kekuasaan eksekutif di Indonesia dan Amerika Serikat. Aspek yang dibandingkan antara lain adalah dari pokok sistem pemerintahan terlebih dahulu, kemudian kualifikasi kepala negara, kedudukan presiden dan wakilnya, hubungan dengan lembaga lain, hingga pertanggungjawaban presiden.
Dalam pelbagai kampanye, ketiga kandidat capres-cawapres tahun 2009-2014 lebih banyak mengeksplorasi persoalan-persoalan ekonomi, baik itu menyangkut pilihan ideologi ekonomi sampai pada statistik ekonomi. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah, dimana situasi ekonomi mengalami ketidakpastian akibat krisis yang terjadi. Tapi meskipun demikian tidak berarti kemudian persoalan-persoalan lain terp…
L’Espirit des lois telah membawa Montequieu ke puncak kemasyhurannya sebagai pemikir politik. Kemasyhurannya itu telah merambah luas, menembus batas-batas Eropa dan memberi inspirasi para ilmuwan maupun praktisi politik di seluruh dunia. Gagasannya mengenai pemisahan kekuasaan sekaligus juga merupakan pembatasan kekuasaan. Apabila kita sekarang akrab dengan pemisahan kekuasaan legislatif, eks…
Buku ini memberikan pemahaman utuh mengenai pengertian perbuatan - perbuatan melanggar hukum oleh Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Apa akibat hukum yang timbul dari tuduhan tersebut, dan bagaimana proses pembuktian terhadap tujuan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh presiden.
In recent years renewed attention has been directed to the importance of the role of institutional design in democratic politics. Particular interest has concerned constitutional design and the relative merits of parliamentary versus presidential systems. A virtual consensus has formed around the argument that parliamentary systems are preferable overall to presidential systems, due largely to …
Buku ini menjabarkan mengenai kewenangan presiden yang diberikan oleh konstitusi. Namun, kewenangan yang ada dalam konstitusi masih sangat luas dan memerlukan perincian. Buku ini memberikan penjabaran mengenai kewenangan presiden yang diatur dalam berbagai sumber hukum, termasuk TAP MPR hingga undang-undnag.