Buku ini berisi perubahan dan pembenahan birokrasi, sehingga pelyanan hukum kepada publik dapat semakin membaik. Reformasi birokrasi yang tepat dan berkelanjutan,
Dalam pelbagai kampanye, ketiga kandidat capres-cawapres tahun 2009-2014 lebih banyak mengeksplorasi persoalan-persoalan ekonomi, baik itu menyangkut pilihan ideologi ekonomi sampai pada statistik ekonomi. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah, dimana situasi ekonomi mengalami ketidakpastian akibat krisis yang terjadi. Tapi meskipun demikian tidak berarti kemudian persoalan-persoalan lain terp…
Buku ini merupakan catatan mengenai kabinet presiden dari Kabinet I yang dilantik pada 2 September 1945 hingga Kabinet XVII yang dilantik pada 9 April 1957. Lengkap dengan jabatan menteri dan nama menteri yang bersangkutan.
Buku ini menjabarkan mengenai sejarah dan tujuan pembentukan Dewan Nasional sebagai salah satu lembaga negara yang eksis pada masa demokrasi parlementer. Buku ini dilengkapi susunan anggota Dewan Nasional disertai esai mengenai cita-cita dan tujuan yang diharapkan dari eksistensi Dewan Nasional.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Buku ini menyajikan hasil kajian dan rekomendasi umum untuk reformasi hukum di Indonesia.
Buku ini membahas kedudukan dan peran advokat Indonesia dalam era keterbukaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta memuat pemikiran dari berbagai ahli dan praktisi hukum.
Buku ini berisi Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan: 1. PP. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya U.U.RI No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2. Keputusan Bersama Menag, Menakertrans, Menpan No. 362 tahun 2004 tentang Hari Libur…