Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) meliputi: - UU RI No. 29 Th.2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman - UU RI No. 30 Th.2000 tentang Rahasia Dagang - UU RI No. 31 Th.2000 tentang Desain Industri - UU RI No. 32 Th.2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu - UU RI No.14 Th. 2001 tentang PATEN - UU RI No. 15 Th. 2001 tentang MEREK - UU RI No. 28 Th. 2…
Perseroan Terbatas: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-19825 HT.01.01.TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dilengkapi dengan Pendapat Akhir Rancangan Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas Dari 4 (Empat) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Himpunan Peraturan tentang Korupsi dilengkapi dengan: - 9 Undang-Undang - 5 Peraturan Pemerintah - 2 Keputusan Presiden - 1 Instruksi Presiden - 2 Ketetapan MPR - 2 Keputusan Jaksa Agung
Undang-Undang RI Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR): - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dilengkapi: - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 - Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - PERPU RI Nomor 4 Tahun 2009 te…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
Putusan terkait pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.