Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165.2 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Dan Penduduk Berkelanjutan
Ketetapan - Ketetapan MPR-RI Sidang Istimewa dan Sidang Tahunan Tahun 2001: Pembentukan Kabinet Gotong Royong dan Amandemen Ketiga UUD 1945
Keputusan Komisi Pemillihan Umum Nomor 623 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi Pemilihan Umum Dan Pendidikan Pemilih.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88 Tahun 2003 Tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 116 Tahun 2003 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum.
Undang-undang yang mensyaratkan visi dan misi para colen agar rakyat benar-benar mengetahui tujuan yang akan dicapai para calon nantinya. Tujuan dibuatnya buku ini adalah agar tercipta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang langsung, umum, bebas, jujur, serta adil.
Keputusan Presiden yang digunakan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persiangan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnnya bai kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.
Keputusan Presiden yang digunakan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persiangan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnnya bai kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.
Buku ini berisi Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai landasan untuk menunjang percepatan pelaksanaan belanja Negara.
Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Hak Cipta, Paten dan Merek Tahun 1997 dilengkapi Keputusan Presiden Republik Indonesia meliputi: - Pengesahan Paten Cooperation Treaty (PCT) And Regulations Under The PCT. - Pengesahan Trademark Law Treaty. - Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works. - Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.
Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) meliputi: - UU No.29 Th.2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman - UU No.30 Th.2000 tentang Rahasia Dagang - UU No.31 Th.2000 tentang Desain Industri - UU No.32 Th.2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu - UU No.14 Th.2001 tentang PATEN - UU No.15 Th.2001 tentang MEREK - UU No.19 Th.2002 tentang HAK CIPTA - PP No.1…