Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi: - Pelaksanaan KUHAP - Pedoman Pelaksanaan KUHAP - Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP
Kumpulan dan pembaharuan UU terkait Partai Politik dan Pemilihan Umum.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) disertai UU Darurat No. 1/1951.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai mampu melindungi pengguna internet atau IT pada umumnya. Dengan UU ini, kecemasan akan hak cipta, perlindungan terhadap pebisnis online, dan sebagainya, diharapkan bisa terjawab. Namun, bagi yang lain legitimasi atas ambisi untuk membungkam kebebasan berpendapat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik Dan Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemillihan Umum Anggot Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Memuat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 5. PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 6. PERPPU Nomor 2 Tahun 2014
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 04/PMK/2004 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 05/PMK/2004 Tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara