Buku ini membahas capaian serta kendala dalam reformasi hukum Indonesia pasca-1998, dengan fokus pada peran pemerintah, penegak hukum, profesi hukum, dan masyarakat madani dalam membangun sistem integritas nasional.
Buku ini berisi kumpulan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1978. Selain itu, buku ini juga menyertakan ketetapan-ketetapan MPR yang terkait, seperti Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973, V/MPR/1973, dan VII/MPR/1973, serta Undang-Undang Dasar 1945.
Buku ini berisi ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sidang Istimewa tahun 1998. Sidang Istimewa ini diadakan pada masa transisi setelah jatuhnya Orde Baru dan memiliki agenda yang sangat penting pada saat itu. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam sidang ini antara lain adalah pencabutan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentan…
Dokumen ini merupakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan RUU SUSDUK. DIM adalah daftar yang berisi masalah-masalah atau isu-isu yang teridentifikasi dalam suatu rancangan undang-undang yang perlu dibahas dan diselesaikan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Dalam konteks ini, DIM RUU SUSDUK berisi masalah-masalah terkait dengan susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang dari MPR.
Dokumen ini merupakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan RUU SUSDUK. DIM adalah daftar yang berisi masalah-masalah atau isu-isu yang teridentifikasi dalam suatu rancangan undang-undang yang perlu dibahas dan diselesaikan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Dalam konteks ini, DIM RUU SUSDUK berisi masalah-masalah terkait dengan susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang dari DPR…
Dokumen ini merupakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan RUU SUSDUK. DIM adalah daftar yang berisi masalah-masalah atau isu-isu yang teridentifikasi dalam suatu rancangan undang-undang yang perlu dibahas dan diselesaikan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Dalam konteks ini, DIM RUU SUSDUK berisi masalah-masalah terkait dengan susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang dari DPR…
Dokumen ini merupakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan RUU SUSDUK. DIM adalah daftar yang berisi masalah-masalah atau isu-isu yang teridentifikasi dalam suatu rancangan undang-undang yang perlu dibahas dan diselesaikan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Dalam konteks ini, DIM RUU SUSDUK berisi masalah-masalah terkait dengan susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang dari Dew…
Dokumen ini merupakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan RUU SUSDUK. DIM adalah daftar yang berisi masalah-masalah atau isu-isu yang teridentifikasi dalam suatu rancangan undang-undang yang perlu dibahas dan diselesaikan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Dalam konteks ini, DIM RUU SUSDUK berisi masalah-masalah terkait dengan susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang dari DPD.
Buku ini memuat ketetapan-ketetapan yang dihasilkan dari Sidang Umum MPR RI tahun 1983, yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 11 Maret 1983. Tidak hanya berisi peraturan, buku ini juga dilengkapi dengan pidato pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia, yang berisi laporan atas pelaksanaan tugas pemerintahan selama masa jabatannya.
Buku ini merupakan buku referensi lengkap mengenai parlemen Indonesia. Isinya mencakup profil anggota DPR & MPR RI periode 1999-2004, tinjauan teoritis dan sejarah parlemen, struktur dan tata tertib DPR & MPR RI, daftar undang-undang parlemen, dan informasi berguna lainnya tentang lembaga legislatif di Indonesia.