Buku ini membahas Kejaksaan sebagai organisasi profesional hukum, menyoroti jaksa sebagai profesi yang harus memenuhi standar minimum profesi (pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan faktor pembentuk). Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan standar profesi jaksa secara utuh dan mendorong reformasi Kejaksaan agar menjadi organisasi profesional hukum yang modern.
Peraturan ini membahas tentang sistem keolahragaan nasional di Indonesia, yaitu kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan olahraga di tingkat nasional.
Buku ini membahas penyakit-penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, sebagai bagian dari perlindungan tenaga kerja dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1992.
Buku ini membahas petunjuk teknis pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mencakup pendaftaran peserta, pembayaran iuran, pemberian santunan, dan layanan kepada tenaga kerja, sebagai pelaksanaan teknis dari PP Nomor 14 Tahun 1993 dan UU Nomor 3 Tahun 1992.
Buku ini membahas ketentuan teknis pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.
Buku ini membahas aturan hukum mengenai perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial.
Buku ini membahas mengenai perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014, yang merupakan pedoman tata cara beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk anggota.
Buku ini membahas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/1/PBI/2010 tentang Pinjaman Luar Negeri untuk Perusahaan Bukan Bank, yang mengatur mekanisme dan prosedur pinjaman luar negeri bagi perusahaan non-bank di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pinjaman luar negeri yang diterima oleh perusahaan non-bank dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perek…
Buku ini membahas UU Advokat secara lengkap disertai catatan pasal-pasal yang pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, serta menyajikan produk hukum dari PERADI, peraturan pelaksana dari MA dan Kemenkumham, Kode Etik Advokat, dan dokumen pendirian PERADI. Nilai tambah buku ini adalah catatan ringkas terkait judicial review yang belum banyak ditemukan di buku sejenis.
Buku ini membahas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.