Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Hak Cipta, Paten dan Merek Tahun 1997 dilengkapi Keputusan Presiden Republik Indonesia meliputi: - Pengesahan Paten Cooperation Treaty (PCT) And Regulations Under The PCT. - Pengesahan Trademark Law Treaty. - Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works. - Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.
Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) meliputi: - UU No.29 Th.2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman - UU No.30 Th.2000 tentang Rahasia Dagang - UU No.31 Th.2000 tentang Desain Industri - UU No.32 Th.2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu - UU No.14 Th.2001 tentang PATEN - UU No.15 Th.2001 tentang MEREK - UU No.19 Th.2002 tentang HAK CIPTA - PP No.1…
Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) meliputi: - UU RI No. 29 Th.2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman - UU RI No. 30 Th.2000 tentang Rahasia Dagang - UU RI No. 31 Th.2000 tentang Desain Industri - UU RI No. 32 Th.2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu - UU RI No.14 Th. 2001 tentang PATEN - UU RI No. 15 Th. 2001 tentang MEREK - UU RI No. 28 Th. 2…
Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dilengkapi dengan: - UU Mahkamah Agung No 5, Th 2004 - UU Kekuasaan Kehakiman No 4 Th 2004 - UU Kejaksaan No 16 Th 2004 - UU Kepolisian N0 2 Th 2002
Buku ini berisi aturan dan kebijakan internal yang berlaku di PT Saint-Gobain Construction Product Indonesia untuk periode 2019-2021.
Perseroan Terbatas: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-19825 HT.01.01.TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dilengkapi dengan Pendapat Akhir Rancangan Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas Dari 4 (Empat) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Himpunan Peraturan tentang Korupsi dilengkapi dengan: - 9 Undang-Undang - 5 Peraturan Pemerintah - 2 Keputusan Presiden - 1 Instruksi Presiden - 2 Ketetapan MPR - 2 Keputusan Jaksa Agung
Undang-Undang RI Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR): - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.