Buku ini membahas berbagai kebijakan dan isu penting dalam pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
Buku ini merupakan kajian mendalam terhadap penyusunan dan materi RUU Keamanan Nasional dalam konteks hukum dan dinamika strategis.
Buku ini membahas kritik terhadap kebijakan Orde Baru di Indonesia, dengan fokus pada represi politik, eksploitasi buruh, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia, melalui analisis kasus-kasus konkret dan kebijakan negara.
Buku ini membahas Simposium Kebangkitan Semangat '66, menelusuri jejak baru dalam dinamika politik dan sosial pasca-1966.
Buku ini berisikan berbagai informasi mengenai upaya lembaga peradilan Kerajaan Belanda mereformasi kedudukan, peran, serta pelaksanaan fungsi dan kewenangannya agar mampu memenuhi ekspektasi publik.
Buku ini merupakan kumpulan khutbah Jumat edisi ke-56 dari tahun ke-8, terbit pada bulan Jumadil Akhir 1406 H / Februari 1986. Isi utamanya menyajikan materi-materi khutbah yang bersifat reflektif dan mendalam, membahas berbagai nilai keislaman, moral, dan spiritual yang relevan untuk umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini bertujuan untuk menginspirasi kesadaran keagamaan melalui peny…
Buku ini membahas pembaruan pemikiran dalam Nahdlatul Ulama (NU) pada era Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang mengusung wacana modern tanpa meninggalkan tradisi Islam pesantren. Buku ini menyoroti peran Gus Dur dan para kiai dalam mengembangkan sikap inklusif, demokratis, dan toleran di tengah perubahan sosial-politik Indonesia.
Buku ini berisi kumpulan tulisan para ahli hukum dan akademisi yang merefleksikan peran, wewenang, dan tantangan Komisi Yudisial dalam tahun pertamanya. Topik-topik mencakup pengawasan hakim, etika peradilan, checks and balances, hingga kontribusi Komisi Yudisial dalam reformasi sistem peradilan dan penegakan keadilan di Indonesia.
Buku ini memuat lima undang-undang di bidang politik beserta peraturan pelaksanaannya, mencakup pengaturan tentang pemilu, MPR/DPR, partai politik dan Golkar, referendum, serta organisasi kemasyarakatan. Disusun sebagai rujukan hukum politik Indonesia pada masa Orde Baru.
Undang-undang ini membahas mengenai peran, hak, kewajiban, dan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan nasional.