Catatan dari Senayan 2: Relasi Islam dan Negara Perjalanan Indonesia

Buku ini membahas relasi antara Islam dan negara, khususnya dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, berdasarkan pengalaman dan catatan tugas Arsul Sani sebagai Wakil Ketua MPR-RI. Buku ini menjadi refleksi peran MPR dalam mendialogkan isu politik kebangsaan serta memperkuat nilai-nilai Pancasila, NKRI, dan UUD 1945 dari sudut pandang Islam yang moderat dan inklusif.

Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerinta…

Buku ini merupakan disertasi yang membahas peran Keputusan Presiden (Keppres) dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, khususnya sebagai instrumen pengaturan selama Pelita I hingga Pelita IV. Kajian ini menganalisis kedudukan, efektivitas, dan dampak Keppres dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional. Disertasi ini dipertahankan di Universitas Indonesia pada 12 Desember 1990, di bawah…

Stalemate: Causes and Consequences of Legislative Gridlock

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-8157-0911-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 SAR s

Mengais Harapan di Ujung Pengabdian: Catatan Awal Tahun PSHK Tentang Kinerja …

Buku ini merupakan catatan awal tahun dari PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) mengenai kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2008. Buku ini berisi analisis dan evaluasi terhadap kinerja DPR dalam menghasilkan undang-undang selama periode tersebut.

Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Buku ini merupakan materi sosialisasi mengenai putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Buku ini kemungkinan besar digunakan sebagai panduan atau bahan presentasi dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh MPR untuk mengkomunikasikan putusan-putusan mereka kepada masyarakat.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Susunan da…

Dokumen ini merupakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan RUU SUSDUK. DIM adalah daftar yang berisi masalah-masalah atau isu-isu yang teridentifikasi dalam suatu rancangan undang-undang yang perlu dibahas dan diselesaikan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Dalam konteks ini, DIM RUU SUSDUK berisi masalah-masalah terkait dengan susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang dari MPR.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Susunan da…

Dokumen ini merupakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan RUU SUSDUK. DIM adalah daftar yang berisi masalah-masalah atau isu-isu yang teridentifikasi dalam suatu rancangan undang-undang yang perlu dibahas dan diselesaikan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Dalam konteks ini, DIM RUU SUSDUK berisi masalah-masalah terkait dengan susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang dari DPR…

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Susunan da…

Dokumen ini merupakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan RUU SUSDUK. DIM adalah daftar yang berisi masalah-masalah atau isu-isu yang teridentifikasi dalam suatu rancangan undang-undang yang perlu dibahas dan diselesaikan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Dalam konteks ini, DIM RUU SUSDUK berisi masalah-masalah terkait dengan susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang dari DPR…

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Susunan da…

Dokumen ini merupakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan RUU SUSDUK. DIM adalah daftar yang berisi masalah-masalah atau isu-isu yang teridentifikasi dalam suatu rancangan undang-undang yang perlu dibahas dan diselesaikan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Dalam konteks ini, DIM RUU SUSDUK berisi masalah-masalah terkait dengan susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang dari Dew…

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Susunan da…

Dokumen ini merupakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan RUU SUSDUK. DIM adalah daftar yang berisi masalah-masalah atau isu-isu yang teridentifikasi dalam suatu rancangan undang-undang yang perlu dibahas dan diselesaikan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Dalam konteks ini, DIM RUU SUSDUK berisi masalah-masalah terkait dengan susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang dari DPD.