Hukum Kepailitan: Menahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Buku ini merupakan revisi menyeluruh dari buku "Hukum Kepailitan" yang diterbitkan pada tahun 2002, sebagai respons terhadap perubahan Undang-Undang Kepailitan dengan disahkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Revisi dilakukan setelah membandingkan RUU yang telah disusun dengan isi Faillissementsverordening dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, yang sebagian besar isinya serupa.

De Faillissementswet

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

409 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

083.931 VÖL d

Wetboek van Koophandel en Faillissementswet

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

083.931 CRE w

Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan…

Buku ini membahas ketidakjelasan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, terutama terkait dengan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan.

Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepa…

Buku ini membahas pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam konteks kepailitan dan penyelamatan perusahaan dari ancaman kepailitan.

Pedoman Menangani Perkara Kepailitan

Buku ini memberikan gambaran yang utuh mengenai proses permohonan kepailitan sejak di Pengadilan Niaga hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, yang dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan hukum perdata materiil khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan

Buku ini membahas hubungan antara fiduciary duty, business judgment rule, dan ultra vires tindakan direksi, serta hak dan kewenangan perseroan, pemegang saham, dan kreditor sebelum kepailitan.

Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan…

Buku ini memuat hasil lokakarya terkait topik UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan…

Prosiding ini membahas berbagai topik terkait kredit sindikasi dan restrukturisasi, yang tampaknya relevan dalam konteks hukum bisnis dan kepailitan.

Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)

Buku ini merupakan komentar atas Perpu 1998 No.1 tentang penambahan dan penyempurnaan dari Peraturan Kepailitan yang kini berlaku sebagai warisan dari pembuat Undang-Undang Kolonial.