Buku ini diterbitkan sebagai kontribusi pemikiran MASTEL untuk menganalisis situasi industri dan memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan.
Buku ini menguraikan istilah komunikasi dengan mudah karena didalamnya terkandung pengertian dan pengetahuan telokomunikasi yang memuat lebih dari 6000 kata atau istilah.
Buku ini berisi pembahasan-pembahasan dasar STKB, selain teknologinya yang diulas, masalah penarifan dan pihak-pihak yang menyenggarakannya di Indonesia juga masuk dalam pembahasan.
Buku ini menjelaskan prinsip hubungan telepon, telekomunikasi radio, komunikasi radio dalam frekuensi tinggi, sistem komunikasi dengan tropospheric, scatter, telekomunikasi satelit, sistem komunikasi kabel laut, komunikasi serat optik, sistem transmisi digital dan modulasi pulsa, televisi, dan radar.
Buku ini memuat ulasan-ulasan mengenai berbagai aspek internasional pelayaran/angkutan laut seperti tanggung jawab hukum, pengangkut, freight forwarder dan gterminal operator menurut konvensi-konvensi internasional.
buku ini membahas secara komprehensif hal-hal sekitar Undang-Undang Pelayaran 1992 tentang pelayaran, aspek-aspek hukum perdata pe;ayaran/angkutan laut dan hal-hal tentang kepelabuhan serta kegiatan lainnya.
Buku ini berisi ceramah mengenai Wawasan Nusantara dengan judul Konsepsi Nusantara ke Wawasan Nusantara yang menguraikan sejarah lahirnya Konsepsi Nusantara, perkembangannya hingga menjadi Wilayah Negara Nusantara yang tanah airnya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.
Buku ini berisi kumpulan teks konvensi internasional yang mengatur hukum maritim, mencakup berbagai peraturan dan kesepakatan internasional yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan maritim di seluruh dunia.
Buku ini bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan tata kelola pemerintahan dengan menetapkan komitmen pembangunan berorintasi maritim, melalui suatu strategi dan kebijakan yang integral.
Buku ini membahas hukum maritim, pelayaran rakyat, dan perniagaan, menekankan pelestarian budaya maritim serta perlunya regulasi dan fasilitas pendukung pembangunan sektor maritim Indonesia.