Buku ini membahas secara singkat tujuan dan isi mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata, yang merupakan mata kuliah wajib di jurusan Hukum Perdata. Fokus utamanya adalah membandingkan sistem hukum perdata dari berbagai negara, seperti Code Civil Prancis, BW Belanda, BGB Jerman, Civil Code Jepang, Filipina, Thailand, hingga sistem Anglo-Saxon (Amerika dan Inggris). Buku ini juga menekankan bahwa …
Buku ini membahas secara sederhana konsep "sifat melawan hukum dari perbuatan pidana" dalam hukum pidana. Ditujukan khususnya untuk mahasiswa, buku ini menguraikan ulang pandangan para ahli hukum pidana terkemuka dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan relevan bagi pembaca Indonesia.
Buku ini merupakan orasi ilmiah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie yang disampaikan saat peluncuran Institute for Legal & Constitutional Government pada 2 Maret 2010. Buku ini membahas pentingnya penegakan hukum dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia, serta peran lembaga hukum dalam mewujudkan pemerintahan yang konstitusional dan demokratis.
Buku ini membahas peran dan kedudukan jaksa dalam hukum perdata, termasuk dasar hukum jaksa sebagai wakil negara, tata laksana bantuan hukum, prosedur gugatan, serta pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam konteks investasi.
Buku ini membahas peran dan kedudukan jaksa dalam hukum perdata, termasuk dasar hukum jaksa sebagai wakil negara, tata laksana bantuan hukum, prosedur gugatan, serta pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam konteks investasi.
Buku ini membahas Kejaksaan sebagai organisasi profesional hukum, menyoroti jaksa sebagai profesi yang harus memenuhi standar minimum profesi (pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan faktor pembentuk). Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan standar profesi jaksa secara utuh dan mendorong reformasi Kejaksaan agar menjadi organisasi profesional hukum yang modern.
Buku ini membahas perkembangan perjanjian angkutan udara bilateral dan ketentuan teknis-operasional penerbangan internasional, termasuk sejarah konferensi Paris 1910, Konvensi Paris 1919, Konferensi Chicago 1944, serta ketentuan hukum terkait kelaikan udara, pendaftaran pesawat, dan peraturan operasional penerbangan.
Buku ini membahas berbagai aspek hukum udara dan ruang, termasuk implementasi UU Penerbangan, peran organisasi internasional, industri pesawat, tanggung jawab produsen, asuransi satelit, serta pengaturan hukum pencemaran udara dan tata ruang nasional dalam konteks pembangunan berwawasan lingkungan.
Buku ini membahas aspek hukum dan politik dalam kedirgantaraan, baik nasional maupun internasional, dengan menyoroti pentingnya tatanan hukum dan keputusan politik sebagai landasan pembangunan sektor dirgantara yang mencakup kepentingan sipil dan militer.
Buku ini membahas peran hukum udara, angkutan udara, dan hukum angkasa dalam pembangunan nasional, termasuk aspek tanggung jawab pengangkut dalam kecelakaan penerbangan serta isu-isu hukum terkait peluncuran dan registrasi wahana antariksa.