Buku ini merupakan ringkasan dari Konvensi-Konvensi Jenewa yang disepakati pada 12 Agustus 1949, serta protokol-protokol tambahannya. Ringkasan ini dibuat untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah dan cepat mengenai poin-poin penting dari konvensi-konvensi tersebut.
buku ini membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
Kitab Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Pelayaran Indonesia 1977 Jilid III berisi 12 keputusan tentang musibah kapal, seperti tenggelam, tubrukan, kandas, terbakar, dan senggolan, serta membahas status hukum nakhoda dan awak kapal yang terlibat.
buku ini membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
Buku ini merupakan kumpulan undang-undang yang relevan dengan sistem peradilan pidana.
Kitab Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Pelayaran Indonesia 1978 Jilid IV berisi 11 keputusan tentang berbagai musibah kapal, seperti tenggelam, tubrukan, terbakar, kandas, dan terdampar, serta membahas status hukum nakhoda dan awak kapal yang terlibat. Kitab ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pengetahuan pelayaran dan hukum terkait.
Buku ini membahas tentang Konvensi-konvensi Palang Merah yang disepakati pada tahun 1949. Buku ini merupakan terjemahan konvensi dan anotasinya oleh Mochtar Kusumaatmadja.
Kitab Himpunan Keputusan Mahkamah Pelayaran Indonesia tahun 1979 berisi putusan kasus pelayaran, melanjutkan jilid I-IV (1972-1978), diterbitkan oleh Binacipta. Isinya mencakup 10 keputusan Mahkamah Pelayaran dan 1 keputusan pidana. Kitab ini ditujukan bagi mahasiswa, pencari keadilan, dan pihak terkait di bidang pelayaran dan hukum.
buku ini membahas mengenai intensifikasi, pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) yang dipungut oleh bendaharawan daerah dan pemegang kas daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Buku ini merupakan kompilasi hukum internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan permusuhan atau konflik bersenjata. Fokus utamanya adalah pada Konvensi Den Haag, serangkaian perjanjian internasional yang dirancang untuk mengatur perilaku negara-negara yang terlibat dalam perang. Selain itu, buku ini juga mencakup instrumen internasional lain yang relevan dengan topik tersebut.