buku ini berisi Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kejaksaan Republik Indonesia.
Buku panduan ini berisi informasi penting terkait Musyawarah Nasional (Munas) XII Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Isinya mencakup sambutan Ketua Umum Panitia, susunan pengurus dan panitia, rancangan tata tertib, anggaran dasar dan rumah tangga IKAHI, serta jadwal acara. Selain itu, terdapat lampiran yang memuat daftar peserta dan peninjau Munas.
Buku ini membahas laporan International Commission of Jurists (ICJ) tentang kekerasan etnis di Sri Lanka, termasuk perkembangan setelah peristiwa tragis Juli 1983. Buku ini juga mencakup kunjungan Paul Sieghart ke Sri Lanka pada 1984 untuk menilai kondisi Rule of Law dan perlindungan hak asasi manusia melalui diskusi dengan pejabat tinggi negara.
hasil pertemuan puncak pejaabat tinggi negara di bidang hukum & peradilaan serta pimpinan profesi hukum.
Buku ini membahas pentingnya Rule of Law sebagai lawan dari Rule of One Man, yang dipraktikkan di era Orde Lama dan berdampak negatif pada politik, ekonomi, dan masyarakat.
Buku ini menyajikan data statistik tentang penegakan hukum pada tahun 2007.
Buku ini mengungkap berbagai problema hukum khususnya hukum pidana baik itu yang berkaitan dengan persoalan politik, baik itu yang berkaitan dengan persoalan pres, terorisme, hak asasi manusia hingga korupsi penulis berpandangan bahwa dalam masyarakat yang sangat dinamis diperlukan suatu solusi yang akomodatif supaya hukum menempati posisi primanitas.
Buku ini membahas peran Departemen Kehakiman dan HAM dalam koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan Keppres No. 188 Tahun 1998, untuk memastikan keselarasan hukum dan kepastian hukum tanpa tumpang tindih.
buku ini berisi mengenai lanjutan dari Mengerling Hukum Positif Kita
Buku ini membahas dinamika penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada tahun 2002, termasuk tantangan reformasi hukum, ketidakpercayaan publik terhadap aparat hukum, serta berbagai peristiwa seperti konflik sosial, teror bom, dan kasus korupsi yang mempengaruhi sistem peradilan.